Soal pilihan ganda ihwal sistem aturan dan peradilan nasional dan jawabanan. Setelah sebelumnya kami telah membagikan soal dan jawabanan ihwal sistem aturan dan peradilan di Indonesia, kali ini kami akan membagikan lagi salah satu soal PPKN yaitu soal pilihan ganda dan jawabanan cuilan sistem aturan dan peradilan nasional di Indonesia.
Soal dan jawabanan ihwal sistem aturan dan peradilan nasional ini agak sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Jika dalam soal sistem aturan dan peradilan nasional sebelumnya terdiri dari dua jenis soal yaitu soal pilihan ganda dan soal essay (uraian), untuk soal yang kami bagikan kali ini hanya ada satu jenis soal, yaitu soal pilihan ganda/ pilgan (multiple choice). Jadi, kalau anda mencari soal sistem aturan dan peradilan nasional yang ada soal essay, silahkan buka : 70 Soal Pilihan Ganda + Soal Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.
1) Sistem aturan dan forum peradilan (pengertian hukum, penggolongan hukum, sumber hukum, tata aturan indonesia, lembaga-lembaga peradilan nasional)
2) Lembaga Peradilan (perangkat atau alat ketidak ada yang kurangan forum peradilan, pembagian terstruktur mengenai forum peradilan, peranan atau kiprah dan fungsi forum peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum, rujukan perbuatan yang melanggar aturan beserta hukumannya)
3) Pemberantasan korupsi (pengertian korupsi, dasar aturan pemberantas korupsi, kasus korupsi yang telah dikenakan hukuman)
4) Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia (macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi, rujukan kiprah serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi, sikap warga negara yang anti korupsi)
Selanjutnya, untuk membantu anda dalam menjawaban banyak sekali pertanyaan yang disediakan, kami telah metidak ada yang kurangi soal sistem aturan di Indonesia ini dengan pembahasan dan kunci jawabanan. Pembahsan dan kunci jawabanan sanggup anda lihat pada selesai artikel. Makara selama anda mengerjakan, anda akan konsentrasi, lantaran kunci jawabanan tidak eksklusif muncul.
1. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu rujukan cara meningkatkan kesadaran aturan warga negara ialah …
A. Polisi memakai jalur busway
B. Membayar pajak sempurna pada waktunya
C. Memmembuang sampah pada tempatnya
D. Mentaati rambu-rambu kemudian lintas di jalan raya
E. Menyebrang jalan pada zebra cross
2. Apabila seorang warga negara Indonesia melaksanakan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
3. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden
4. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi
5. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak instruksi etik peradilan adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung
6. Rita dan Agung berkeluarga lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melaksanakan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. tata negara
7. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem aturan yang sangat kuat dalam penegakan aturan adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran aturan masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. politik
E. kebijakan penguasa negara
8. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan ihwal hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden
9. Peradilan yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perdilan di kawasan hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
A. Tata perjuangan negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer
10. Berdasarkan UUD1945 sesudah amandemen lahirlah salah satu forum gres di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
A. Membentuk seluruh partai politik
B. menguji undang –undang terhadap UUD.
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Memutus peradilan tingkat kasasi
E. Menguji secara material Undang-Undang Dasar 1945
11. Yang bertugas memeriksa, mengadili, menetapkan pendapat dewan perwakilan rakyat ihwal Presiden dan Wapres yang melanggar aturan adalah…
A. DPA
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
12. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan tiruana insan secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. pasal 27 ayat 1
E. pasal 29 ayat 2
13. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai diberikut....
A. Sengketa antar forum negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar forum negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai penerima pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik penerima pemilu
14. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan menetapkan kasus dalam tingkat terakhir. Hal tersebut ialah kekuasaan MA bidang....
A. pengaplikasian hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. pendiberi saran
E. peradilan
15. Obyek pengadilan tata perjuangan negara mencakup bidang ....
A. Sosial, ekonomi dan function publik
B. Hankam, politik dan sosial
C. Sosial, politik dan ekonomi
D. Politik, hankam dan HAM
E. Ekonomi, politik dan budaya
16. Berdasarkan pengertian dan klarifikasi isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang mencakup lingkungan tubuh peradilan ....
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata perjuangan negara
17. Faktor yang menghipnotis penegakan aturan yang terdapat dalam sistem aturan ialah ....
A. Penguasa negara
B. Undang-undang
C. Budaya
D. Kesadaran Masyarakat
E. Politik
18. Hukum sebagai aturan tingkah laris para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada dikala tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang kalau dilanggar mengakibatkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian aturan tersebut diungkapkan oleh....
A. Prof, Dr.Notonegoro, SH
B. Prof Mr, E.M. Meyer
C. S.M.Amin, SH
D. Leon Duguit
E. Utrech
19. Ius constitutum ialah aturan yang ...
A. Berlaku kini bagi masyarakat tertentu
B. berlaku umum dalam suatu negara
C. Memuat perintah dan larangan
D. Hanya berlaku bagi orang tertentu
E. Mengatur cara melaksanakan aturan
20. Hukum yang berlaku kini bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
A. Formal
B. Objektif
C. Positif
D. Subjektif
E. Materil
21. Pernyataan Indonesia sebagai negara aturan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagian...
A. alinea 4 pembukaan
B. pembukaan
C. aturan tambahan
D. batang tubuh
E. aturan peralihan
22. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan aturan material ialah hukum....
A. Formal
B. Lokal
C. Objektif
D. Subjektif
E. Material
23. Aparatur negara yang merupakan pahlawan aturan adalah
A. Hakim, Polisi dan KPK
B. KPK, Hakim dan Jaksa
C. KPK, Jaksa dan Pengacara
D. Polisi, Hakim dan Jaksa
E. KPK, Polisi dan Jaksa
24. Penggolongan aturan berdasarkan sumbernya antara lain adalah...
A. Publik dan Privat
B. Traktat dan Yurisprodensi
C. Lokal dan internasional
D. Tertulis dan tidak tertulis
E. Objektif dan subjektif
25. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi menyidik dan mengadili kasus perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
A. tinggi
B. umum
C. militer
D. agama
E. negeri
26. Pendapat para ahli/ sarjana aturan terkemuka dinamakan ...
A. yurisprodensi
B. doktrin
C. kebiasaan
D. traktat
E. justifikasi
27. Salah satu pengaplikasian kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 ialah peradilan....
A. mahkamah militer
B. militer
C. tata perjuangan negara
D. agama
E. umum
28. Hukum ialah kumpulan peraturan yang dibentuk untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh lantaran itu hum bersifat....
A. universal
B. sementara
C. fleksibel
D. mendesak
E. mengikat
29. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melaksanakan korupsi
2) berani memdiberikan uang kepada aparat
3) menghindari sikap dan sikap KKN
4) berani menyampaikan kebenaran
5) melaporkan bila mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk kiprah serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. 2-3-5
B. 1-2-3
C. 3-4-5
D. 2-3-4
E. 1-3-4
30. Salah satu kiprah serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ...
A. Peran aktif forum peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh forum administrator dan forum legislatif
B. kiprah aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang membersihkan dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, budpekerti dan sosial yang berlaku
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D. kiprah aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kiprah sebagai forum legislatif
E. Peran aktif forum peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng aturan memberantas korupsi di segala bidanng
31. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memdiberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat ihwal dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah ...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan tinggi
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah militer
32. Lembaga yang bersifat sanggup berdiri diatas kaki sendiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer
33. Bentuk kiprah serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 ialah hak....
A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melaksanakan korupsi
C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D. mencari, memperoleh dan memdiberikan informasi adanya dugaan korupsi
E. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat kawasan hingga pusat
34. Contoh organisasi kemasyarakatan ialah ...
A. Bank Perkreditan Rakyat
B. Universitas Gajah Mada
C. Lembaga penelitian
D. Karang Taruna
E. Gerakan Indonesia Raya
35. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari....
A. S.M.Amin SH
B. Jeremy Pope
C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Utrech
E. Leon Duguit
36. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut kuat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. golongan karya
B. forum swadaya masyarakat
C. forum riset
D. akademi tinggi
E. organisasi kemasyarakatan
37. Salah satu pemain kiprah strategis dalam mengkomunikasikan pemberian dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....
A. forum peradilan
B. partai politik
C. media masa
D. forum negara
E. akademi tinggi
38. Bentuk yang paling dampak dan imbastif dalam menyebarkan spiritualitas anti korupsi ialah melalui pendekatan ...
A. persaudaraan
B. hukuman
C. keagamaan
D. kekeluargaan
E. organisasi
39. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawabanan atas pertanyaan ihwal laporan yang didiberikan kepada penegak aturan berdasarkan UU no 31 tahun 1999 selama....
A. 30 hari
B. 10 hari
C. 20 hari
D. 15 hari
E. 25 hari
40. Media masa memdiberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh eksekusi sosial dari pemdiberitaan tersebut. Hal tersebut ialah salah satu kiprah media masa dalam...
A. memdiberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat
B. memdiberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
C. memperkuat masyarakat dan memciptakan forum pemerintah yang kuat
D. merumuskan jadwal publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
E. memdiberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya
41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang...
A. Tata Cara pengaplikasian peranserta masyarakat
B. Tata cara investigasi kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan memperbaiki pengaplikasian tugas
42. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem aturan yang menghipnotis penegaan aturan di Indonesia adalah….
A. Asas-asas konsistensi
B. Kesadaran Hukum
C. Kebudayaan
D. Perkembangan masyarakat
E. Politik /penguasa
43. Contoh tindak pidana pelangaran adalah
A. Melangar susila
B. Makar
C. Menodai bendera
D. Menghina Presiden
E. Mabok
44. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal...
A. 110
B. 106
C. 108
D. 107
E. 109
45. Pasal 154 kitab undang-undang hukum pidana mengatur ihwal ...
A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
B. melaksanakan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden
C. Menodai atau merobek bendera resmi negara RI
D. menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden
E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan
46. Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 ihwal pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No ....
A. 67 tahun 1999
B. 20 tahun 2001
C. 28 tahun 1999
D. 30 tahun 2002
E. 65 tahun 1999
47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada program pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ...
A. 10 Desember 2004
B. 6 Desember 2004
C. 8 Desember 2004
D. 7 Desember 2004
E. 9 Desember 2004
48. Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu ...
A. tindakan yang sanggup memperkaya diri sendiri
B. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
C. tindakan yang menguntungkan para pejabat
D. perbuatan yang sanggup merugikan negara
E. tindakan yang merugikan kepentingan umum
49. Menurut survey “the transparency Internasional” ihwal negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
50. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam aturan dan wajib menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang mempunyai kesadaran aturan sebaiknya…
A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama
B. Menataati peraturan yang berlaku
C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik
D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah
E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama
51. Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum ialah hukum…
A. Nasional
B. Perdata
C. Pidana
D. privat
E. publik
52. Menurut J.G Starke sumber-sumber aturan internasional menjadikan bahan-bahan faktual yang dipakai para andal untuk menetapkan aturan yang berlaku bagi suatu insiden atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber aturan internasional adalah…
A. Keputusan pengadilan
B. Traktat
C. Negosiasi
D. kebiasaan internasional
E. ketetapan forum internasional
53. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sanggup diwujudkan dalam bentuk...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat
B. Mahkamah Konstitusi
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Umum
E. Peradilan Agama
54. Perhatikan kasus diberikut ini.
1) Mendirikan bangunan tanpa izin
2) Penipuan terhadap calon pegawai
3) Transaksi obat terlarang
4) Mencuri barang
5) Tidak membayar kontrakan
Dari kasus di atas yang termasuk rujukan pelanggaran aturan pidana di masyarakat ialah nomor…
A. 2, 4, dan 5
B. 1, 3, dan 5
C. 1, 2, dan 3
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5
55. Menurut asas negara hukum, tiruana warga negara yang melawan aturan harus berhadapan dengan aturan itu sendiri, alasannya tiruana warga negara …
A. mempunyai hak dan kewajiban
B. wajib taat dan patuh terhadap hukum
C. bersamaan kedudukannya dalam aturan dan pemerintahan
D. wajib menjunjung aturan dan pemerintahan
E. menerima proteksi hukum
56. Jika seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang sudah diketetapan dan putusan oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil ketetapan dan putusan tersebut, maka sanggup mengajukan banding kepada pengadilan…
A. Militer tinggi
B. Militer pusat
C. Militer kasasi
D. militer utama
E. militer banding
57. Tata urutan perundang-undangan yang menikut mencicipi urutan pertama adalah…
A. Undang-Undang
B. Ketetapan MPR
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. peraturan pemerintah
E. peraturan pemerintah pengganti UU
58. Berdasarkan cara memberlakukannya aturan dibedakan menjadi…
A. Hukum material dan aturan formal
B. Hukum tertulis dan tidak tertulis
C. ius constituendum, Ius constitutum, dan aturan antarwaktu
D. Hukum lokal, nasional, dan internasional
E. Hukum publik dan aturan privat
59. Fungsi pengadilan negeri ialah …
A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari tiruana golongan penduduk
B. Memeriksa dan menetapkan kasus perdata dan pidana di tingkat pertama
C. Mengadili setiap kasus pidana maupun perdata di tingkat banding
D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah
E. Memeriksa tingkat kasasi sesudah perkaranya memakai uaya aturan banding
60. Salah satu jenis aturan politik ialah aturan manajemen negara yaitu aturan yang mengatur…
A. Cara melaksanakan kiprah dari kekuasaan alat-alat pertidak ada yang kurangan negara
B. Akibat-akibat relasi antarkeluarga ihwal harta benda seseorang yang meninggal
C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pengaplikasiannya oleh alat-alat pertidak ada yang kurangan negara
D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan menjadikan dikenakan eksekusi yang tegas
E. Hak negara atau alat pertidak ada yang kurangan negara untuk menjatuhkan eksekusi secara adil
2 C 12 D 22 A 32 A 42 A 52 C
3 D 13 B 23 D 33 D 43 D 53 A
4 D 14 E 24 B 34 D 44 D 54 D
5 A 15 A 25 C 35 B 45 D 55 B
6 A 16 C 26 B 36 A 46 B 56 A
7 A 17 B 27 E 37 C 47 E 57 C
8 E 18 D 28 E 38 C 48 C 58 A
9 B 19 A 29 C 39 A 49 B 59 B
10 B 20 E 30 B 40 B 50 B 60 A
Buka Juga : 70 Soal Pilihan Ganda & Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia
Soal pilihan ganda dan jawabanan ihwal sistem aturan dan peradilan nasional telah kami sampaikan sebanyak 60 soal. Jika anda tidak puas dengan soal PPKn di atas, silahkan buka soal PPKn ihwal sistem aturan dan peradilan nasional.
Soal dan jawabanan ihwal sistem aturan dan peradilan nasional ini agak sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Jika dalam soal sistem aturan dan peradilan nasional sebelumnya terdiri dari dua jenis soal yaitu soal pilihan ganda dan soal essay (uraian), untuk soal yang kami bagikan kali ini hanya ada satu jenis soal, yaitu soal pilihan ganda/ pilgan (multiple choice). Jadi, kalau anda mencari soal sistem aturan dan peradilan nasional yang ada soal essay, silahkan buka : 70 Soal Pilihan Ganda + Soal Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.
Soal pilihan ganda dan jawabanan sistem aturan dan peradilan di Indonesia
Untuk materi yang menjadi dasar kami dalam penyusunan soal ini tidak jauh berbeda dengan soal sebelumnya, yaitu materi PPKN SMA/MA kelas XI. Ya tergantung jenis kurikulum yang digunakan. Jika anda memakai kurikulum 2013, maka materi sistem aturan dan peradilan nasional ada pada materi kelas XI SMA/MA. Namun, untuk kurikulum KTSP, materi sistem aturan dan peradilan ada pada kelas X. Untuk lebih rinci, kompetensi dasar sistem aturan dan peradilan nasional terdiri dari :1) Sistem aturan dan forum peradilan (pengertian hukum, penggolongan hukum, sumber hukum, tata aturan indonesia, lembaga-lembaga peradilan nasional)
2) Lembaga Peradilan (perangkat atau alat ketidak ada yang kurangan forum peradilan, pembagian terstruktur mengenai forum peradilan, peranan atau kiprah dan fungsi forum peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum, rujukan perbuatan yang melanggar aturan beserta hukumannya)
3) Pemberantasan korupsi (pengertian korupsi, dasar aturan pemberantas korupsi, kasus korupsi yang telah dikenakan hukuman)
4) Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia (macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi, rujukan kiprah serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi, sikap warga negara yang anti korupsi)
Selanjutnya, untuk membantu anda dalam menjawaban banyak sekali pertanyaan yang disediakan, kami telah metidak ada yang kurangi soal sistem aturan di Indonesia ini dengan pembahasan dan kunci jawabanan. Pembahsan dan kunci jawabanan sanggup anda lihat pada selesai artikel. Makara selama anda mengerjakan, anda akan konsentrasi, lantaran kunci jawabanan tidak eksklusif muncul.
Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu rujukan cara meningkatkan kesadaran aturan warga negara ialah …A. Polisi memakai jalur busway
B. Membayar pajak sempurna pada waktunya
C. Memmembuang sampah pada tempatnya
D. Mentaati rambu-rambu kemudian lintas di jalan raya
E. Menyebrang jalan pada zebra cross
2. Apabila seorang warga negara Indonesia melaksanakan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
3. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden
4. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi
5. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak instruksi etik peradilan adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung
6. Rita dan Agung berkeluarga lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melaksanakan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. tata negara
7. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem aturan yang sangat kuat dalam penegakan aturan adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran aturan masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. politik
E. kebijakan penguasa negara
8. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan ihwal hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden
9. Peradilan yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perdilan di kawasan hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
A. Tata perjuangan negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer
10. Berdasarkan UUD1945 sesudah amandemen lahirlah salah satu forum gres di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
A. Membentuk seluruh partai politik
B. menguji undang –undang terhadap UUD.
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Memutus peradilan tingkat kasasi
E. Menguji secara material Undang-Undang Dasar 1945
11. Yang bertugas memeriksa, mengadili, menetapkan pendapat dewan perwakilan rakyat ihwal Presiden dan Wapres yang melanggar aturan adalah…
A. DPA
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
12. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan tiruana insan secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. pasal 27 ayat 1
E. pasal 29 ayat 2
13. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai diberikut....
A. Sengketa antar forum negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar forum negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai penerima pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik penerima pemilu
14. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan menetapkan kasus dalam tingkat terakhir. Hal tersebut ialah kekuasaan MA bidang....
A. pengaplikasian hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. pendiberi saran
E. peradilan
15. Obyek pengadilan tata perjuangan negara mencakup bidang ....
A. Sosial, ekonomi dan function publik
B. Hankam, politik dan sosial
C. Sosial, politik dan ekonomi
D. Politik, hankam dan HAM
E. Ekonomi, politik dan budaya
16. Berdasarkan pengertian dan klarifikasi isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang mencakup lingkungan tubuh peradilan ....
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata perjuangan negara
17. Faktor yang menghipnotis penegakan aturan yang terdapat dalam sistem aturan ialah ....
A. Penguasa negara
B. Undang-undang
C. Budaya
D. Kesadaran Masyarakat
E. Politik
18. Hukum sebagai aturan tingkah laris para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada dikala tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang kalau dilanggar mengakibatkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian aturan tersebut diungkapkan oleh....
A. Prof, Dr.Notonegoro, SH
B. Prof Mr, E.M. Meyer
C. S.M.Amin, SH
D. Leon Duguit
E. Utrech
19. Ius constitutum ialah aturan yang ...
A. Berlaku kini bagi masyarakat tertentu
B. berlaku umum dalam suatu negara
C. Memuat perintah dan larangan
D. Hanya berlaku bagi orang tertentu
E. Mengatur cara melaksanakan aturan
20. Hukum yang berlaku kini bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
A. Formal
B. Objektif
C. Positif
D. Subjektif
E. Materil
21. Pernyataan Indonesia sebagai negara aturan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagian...
A. alinea 4 pembukaan
B. pembukaan
C. aturan tambahan
D. batang tubuh
E. aturan peralihan
22. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan aturan material ialah hukum....
A. Formal
B. Lokal
C. Objektif
D. Subjektif
E. Material
23. Aparatur negara yang merupakan pahlawan aturan adalah
A. Hakim, Polisi dan KPK
B. KPK, Hakim dan Jaksa
C. KPK, Jaksa dan Pengacara
D. Polisi, Hakim dan Jaksa
E. KPK, Polisi dan Jaksa
24. Penggolongan aturan berdasarkan sumbernya antara lain adalah...
A. Publik dan Privat
B. Traktat dan Yurisprodensi
C. Lokal dan internasional
D. Tertulis dan tidak tertulis
E. Objektif dan subjektif
25. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi menyidik dan mengadili kasus perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
A. tinggi
B. umum
C. militer
D. agama
E. negeri
26. Pendapat para ahli/ sarjana aturan terkemuka dinamakan ...
A. yurisprodensi
B. doktrin
C. kebiasaan
D. traktat
E. justifikasi
27. Salah satu pengaplikasian kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 ialah peradilan....
A. mahkamah militer
B. militer
C. tata perjuangan negara
D. agama
E. umum
28. Hukum ialah kumpulan peraturan yang dibentuk untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh lantaran itu hum bersifat....
A. universal
B. sementara
C. fleksibel
D. mendesak
E. mengikat
29. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melaksanakan korupsi
2) berani memdiberikan uang kepada aparat
3) menghindari sikap dan sikap KKN
4) berani menyampaikan kebenaran
5) melaporkan bila mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk kiprah serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. 2-3-5
B. 1-2-3
C. 3-4-5
D. 2-3-4
E. 1-3-4
30. Salah satu kiprah serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ...
A. Peran aktif forum peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh forum administrator dan forum legislatif
B. kiprah aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang membersihkan dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, budpekerti dan sosial yang berlaku
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D. kiprah aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kiprah sebagai forum legislatif
E. Peran aktif forum peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng aturan memberantas korupsi di segala bidanng
31. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memdiberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat ihwal dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah ...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan tinggi
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah militer
32. Lembaga yang bersifat sanggup berdiri diatas kaki sendiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer
33. Bentuk kiprah serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 ialah hak....
A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melaksanakan korupsi
C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D. mencari, memperoleh dan memdiberikan informasi adanya dugaan korupsi
E. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat kawasan hingga pusat
34. Contoh organisasi kemasyarakatan ialah ...
A. Bank Perkreditan Rakyat
B. Universitas Gajah Mada
C. Lembaga penelitian
D. Karang Taruna
E. Gerakan Indonesia Raya
35. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari....
A. S.M.Amin SH
B. Jeremy Pope
C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Utrech
E. Leon Duguit
36. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut kuat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. golongan karya
B. forum swadaya masyarakat
C. forum riset
D. akademi tinggi
E. organisasi kemasyarakatan
37. Salah satu pemain kiprah strategis dalam mengkomunikasikan pemberian dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....
A. forum peradilan
B. partai politik
C. media masa
D. forum negara
E. akademi tinggi
38. Bentuk yang paling dampak dan imbastif dalam menyebarkan spiritualitas anti korupsi ialah melalui pendekatan ...
A. persaudaraan
B. hukuman
C. keagamaan
D. kekeluargaan
E. organisasi
39. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawabanan atas pertanyaan ihwal laporan yang didiberikan kepada penegak aturan berdasarkan UU no 31 tahun 1999 selama....
A. 30 hari
B. 10 hari
C. 20 hari
D. 15 hari
E. 25 hari
40. Media masa memdiberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh eksekusi sosial dari pemdiberitaan tersebut. Hal tersebut ialah salah satu kiprah media masa dalam...
A. memdiberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat
B. memdiberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
C. memperkuat masyarakat dan memciptakan forum pemerintah yang kuat
D. merumuskan jadwal publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
E. memdiberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya
41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang...
A. Tata Cara pengaplikasian peranserta masyarakat
B. Tata cara investigasi kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan memperbaiki pengaplikasian tugas
42. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem aturan yang menghipnotis penegaan aturan di Indonesia adalah….
A. Asas-asas konsistensi
B. Kesadaran Hukum
C. Kebudayaan
D. Perkembangan masyarakat
E. Politik /penguasa
43. Contoh tindak pidana pelangaran adalah
A. Melangar susila
B. Makar
C. Menodai bendera
D. Menghina Presiden
E. Mabok
44. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal...
A. 110
B. 106
C. 108
D. 107
E. 109
45. Pasal 154 kitab undang-undang hukum pidana mengatur ihwal ...
A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
B. melaksanakan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden
C. Menodai atau merobek bendera resmi negara RI
D. menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden
E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan
46. Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 ihwal pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No ....
A. 67 tahun 1999
B. 20 tahun 2001
C. 28 tahun 1999
D. 30 tahun 2002
E. 65 tahun 1999
47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada program pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ...
A. 10 Desember 2004
B. 6 Desember 2004
C. 8 Desember 2004
D. 7 Desember 2004
E. 9 Desember 2004
48. Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu ...
A. tindakan yang sanggup memperkaya diri sendiri
B. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
C. tindakan yang menguntungkan para pejabat
D. perbuatan yang sanggup merugikan negara
E. tindakan yang merugikan kepentingan umum
49. Menurut survey “the transparency Internasional” ihwal negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
50. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam aturan dan wajib menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang mempunyai kesadaran aturan sebaiknya…
A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama
B. Menataati peraturan yang berlaku
C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik
D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah
E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama
51. Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum ialah hukum…
A. Nasional
B. Perdata
C. Pidana
D. privat
E. publik
52. Menurut J.G Starke sumber-sumber aturan internasional menjadikan bahan-bahan faktual yang dipakai para andal untuk menetapkan aturan yang berlaku bagi suatu insiden atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber aturan internasional adalah…
A. Keputusan pengadilan
B. Traktat
C. Negosiasi
D. kebiasaan internasional
E. ketetapan forum internasional
53. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sanggup diwujudkan dalam bentuk...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat
B. Mahkamah Konstitusi
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Umum
E. Peradilan Agama
54. Perhatikan kasus diberikut ini.
1) Mendirikan bangunan tanpa izin
2) Penipuan terhadap calon pegawai
3) Transaksi obat terlarang
4) Mencuri barang
5) Tidak membayar kontrakan
Dari kasus di atas yang termasuk rujukan pelanggaran aturan pidana di masyarakat ialah nomor…
A. 2, 4, dan 5
B. 1, 3, dan 5
C. 1, 2, dan 3
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5
55. Menurut asas negara hukum, tiruana warga negara yang melawan aturan harus berhadapan dengan aturan itu sendiri, alasannya tiruana warga negara …
A. mempunyai hak dan kewajiban
B. wajib taat dan patuh terhadap hukum
C. bersamaan kedudukannya dalam aturan dan pemerintahan
D. wajib menjunjung aturan dan pemerintahan
E. menerima proteksi hukum
56. Jika seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang sudah diketetapan dan putusan oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil ketetapan dan putusan tersebut, maka sanggup mengajukan banding kepada pengadilan…
A. Militer tinggi
B. Militer pusat
C. Militer kasasi
D. militer utama
E. militer banding
57. Tata urutan perundang-undangan yang menikut mencicipi urutan pertama adalah…
A. Undang-Undang
B. Ketetapan MPR
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. peraturan pemerintah
E. peraturan pemerintah pengganti UU
58. Berdasarkan cara memberlakukannya aturan dibedakan menjadi…
A. Hukum material dan aturan formal
B. Hukum tertulis dan tidak tertulis
C. ius constituendum, Ius constitutum, dan aturan antarwaktu
D. Hukum lokal, nasional, dan internasional
E. Hukum publik dan aturan privat
59. Fungsi pengadilan negeri ialah …
A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari tiruana golongan penduduk
B. Memeriksa dan menetapkan kasus perdata dan pidana di tingkat pertama
C. Mengadili setiap kasus pidana maupun perdata di tingkat banding
D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah
E. Memeriksa tingkat kasasi sesudah perkaranya memakai uaya aturan banding
60. Salah satu jenis aturan politik ialah aturan manajemen negara yaitu aturan yang mengatur…
A. Cara melaksanakan kiprah dari kekuasaan alat-alat pertidak ada yang kurangan negara
B. Akibat-akibat relasi antarkeluarga ihwal harta benda seseorang yang meninggal
C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pengaplikasiannya oleh alat-alat pertidak ada yang kurangan negara
D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan menjadikan dikenakan eksekusi yang tegas
E. Hak negara atau alat pertidak ada yang kurangan negara untuk menjatuhkan eksekusi secara adil
Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
1 A 11 E 21 D 31 D 41 D 51 E2 C 12 D 22 A 32 A 42 A 52 C
3 D 13 B 23 D 33 D 43 D 53 A
4 D 14 E 24 B 34 D 44 D 54 D
5 A 15 A 25 C 35 B 45 D 55 B
6 A 16 C 26 B 36 A 46 B 56 A
7 A 17 B 27 E 37 C 47 E 57 C
8 E 18 D 28 E 38 C 48 C 58 A
9 B 19 A 29 C 39 A 49 B 59 B
10 B 20 E 30 B 40 B 50 B 60 A
Buka Juga : 70 Soal Pilihan Ganda & Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia
Soal pilihan ganda dan jawabanan ihwal sistem aturan dan peradilan nasional telah kami sampaikan sebanyak 60 soal. Jika anda tidak puas dengan soal PPKn di atas, silahkan buka soal PPKn ihwal sistem aturan dan peradilan nasional.
Advertisement